banner 728x250

Kang Asri : Multitafsir Hukum Positif Bikin Gaduh

banner 120x600
banner 468x60

BANDUNG,- Baru-baru ini Presiden telah mengungkapkan bahwa dunia hukum Indonesia memungkinkan adanya multitafsir hukum positif,

dimana setiap orang bisa memiliki penafsiran yang berbeda-beda terhadap undang-undang yang sama. Apa yang menjadi dampak dari multitafsir hukum ini bagi masyarakat

banner 325x300

Sekjen LSM Baladhika Adhyaksan Nusantara Multitafsir Asep Riyadi, menilai hukum positif menjadi masalah yang nyata di dunia hukum Indonesia.

Perlu Adanya Solusi Terbaik Untuk Masyarakat

Presiden mengatakan bahwa hal ini bisa jadi mengakibatkan ketidakpastian dan ketidakadilan dalam masyarakat. Oleh karena itu, perlu adanya solusi yang terbaik bagi masyarakat agar dapat merasa memiliki kepastian hukum.

Berbagai Dampak Negatif

Multitafsir hukum positif bisa jadi membawa berbagai dampak negatif bagi masyarakat. Pertama, masyarakat dapat merasa bingung dan tidak fokus karena setiap orang mempunyai pandangan yang berbeda terhadap sebuah undang-undang.

Kedua, multitafsir hukum positif juga bisa jadi menyebabkan ketidakadilan di dalam masyarakat, di mana beberapa orang merasa hak mereka terancam oleh orang lain yang mempunyai tafsiran yang berbeda.

Mengatasi multitafsir hukum positif bukanlah hal yang mudah, tetapi bukan berarti tidak mungkin dilakukan. Ada beberapa solusi yang bisa dilakukan untuk mengurangi dampak negatif dari multitafsir hukum positif ini.

Pertama, akan lebih baik jika semua pihak memiliki pendapat yang sejalan tentang tafsir suatu hukum, yang sebelumnya telah disepakati bersama.

Undang-Undang Harus Mempelajari Secara Seksama

Kedua, tentunya semua pihak yang terkait dengan undang-undang harus mempelajari secara seksama tentang hukum tersebut. Selain itu,

“undang-undang harus disusun dengan mendasarkan kepada kepentingan masyarakat, bukan kepentingan kelompok tertentu”, tutur Asep Riyadi yang juga Caleg Partai Hanura Nomor Urut 1 Dapil 5 Kota Bandung.

Multitafsir hukum positif menjadi masalah besar bagi dunia hukum Indonesia. Apalagi Hukum di Tafsirkan oleh Seorang Kepala Negara,

disaat Hukum Sedang menjadi Perhatian masyarakat, baik yang melek hukum ataupun awam.

Pada akhirnya, solusi yang dibutuhkan bukanlah meningkatkan anggaran hukum, tetapi memastikan ada kesepakatan yang merata tentang apa arti dari undang-undang itu sendiri.

Oleh karena itu, semua pihak yang terkait harus bekerjasama untuk menciptakan solusi yang terbaik bagi masyarakat sehingga tercipta kepastian hukum yang baik dan adil.

dan yang lebih penting adalah sikap seorang pimpinan dalam memafsirkan hukum, karena sejatinya setiap Ungkapan dari pimpinan apalagi Kepala Negara, merupakan patwa atau Hukum itu sendiri. Tersirat ataupun Tersurat.pungkasnya(*)

banner 325x300

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *